Kapuspen: Vaksin Nusantara Bukan Program Yang Di Jalankan Oleh TNI

Kapuspen: Vaksin Nusantara Bukan Program Yang Di Jalankan Oleh TNI

Kapuspen: Vaksin Nusantara Bukan Program Yang Di Jalankan Oleh TNI

Di lansir dari ffmc-74.org, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Achmad Riad, buka suara terkait polemik Vaksin Nusantara yang terjadi saat ini. Dalam keterangan persnya, Riad menegaskan bahwa Vaksin Nusantara yang di gagas mantan menteri kesehatan Terawan Agus Putranto bukanlah program TNI.

Di kutip dari IDN Poker APK, “Program Vaksin Nusantara bukan program dari TNI,” tegas Riad seperti di siarkan langsung di channel YouTube Kompas TV, Senin (17/4/2021).

1. Meski mengaku bukan programnya, tapi TNI dukung pengembangan Vaksin Nusantara

Kendati mengaku vaksin tersebut bukanlah program TNI, namun Riad mengaku bahwa TNI akan tetap mendukung Vaksin Nusantara. Asalkan, vaksin tersebut telah mengikuti prosedur dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Dengan catatan telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah di tetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga harus ada tiga kriteria penting yang harus di penuhi yaitu keamanan, efikasi, dan kelayakannya,” ucap Riad.

2.Dukungan fasilitas di RSPAD menggunakan mekanisme kerja sama

Lebih lanjut, Riad menerangkan bahwa uji klinis Vaksin Nusantara yang di lakukan di RSPAD merupakan bentuk kerja sama. Sehingga, akan di urus menggunakan mekanisme kerja sama.

“Penggunaan fasilitas kesehatan dan tenaga ahli kesehatan atau peneliti akan di atur dengan mekanisme kerja sama sebagai dasar hukum atau legal standing, dan tanpa menggangu tugas-tugas kedinasan atau tugas pokok kesatuan,” ucap Riad.

3. Jika penelitian di lakukan di RSPAD, legal standing-nya di nilai lebih kuat

Sementara, Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) TNI Mayjen Tugas Ratmono mengatakan, uji klinis yang di lakukan di RSPAD adalah salah satu bentuk dukungan TNI terhadap Vaksin Nusantara. Menurutnya, apabila penelitiannya di lakukan di RSPAD, maka akan ada legal standing atau kedudukan hukumnya.

“Bahwa adanya keterlibatan petugas-petugas katakanlah dari TNI, dan juga mungkin dari lainnya termasuk fasilitas TNI. Dan juga mungkin kerja sama dengan fasilitas yang lain, inilah yang di perlukan satu legal standing. Saya kira kalau ini di lakukan penelitian di RSPAD, saya kira di sana sudah di lakukan. Dan di bx  x x z perhatikan betul tentang legal standing ini,” jelas Ratmono.

“Di kesehatan TNI tentunya juga sudah ada aturan di dalam bagaimana kerja sama, di lingkup nasional maupun di internasional. Dan ini sudah tertuang dari keputusan Panglima TNI,” lanjutnya lagi.

Comments are closed.