Angggot DPR Setujui Usulan Jokowi Bikin Kementerian Investasi

Angggot DPR Setujui Usulan Jokowi Bikin Kementerian Investasi

DPR Setuju Jokowi Bikin Kementerian Investasi

Di lansir dari ffmc-74.org, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui pembentukan Kementerian Investasi. Kementerian ini di harapkan bisa meningkatkan jumlah investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia.

Keputusan itu menyetujui Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian yang sebelumnya telah di bahas dalam Rapat Konsultasi Pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada 8 April 2021.

Di kutip dari IDN Poker APK, “Kami akan menanyakan apakah hasil keputusan Rapat Pengganti Bamus terhadap Surat Presiden terkait pertimbangan dan pembentukan kementerian dapat di setujui,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (9/4/2021).

1. Penggabungan beberapa fungsi kementerian

Selain pembentukan Kementerian Investasi, seluruh anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR tersebut juga menyetujui penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Nantinya, nama Kemendikbud akan di ubah menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi.

2. Indonesia punya BKPM sebagai lembaga yang mengurus investasi

Untuk mengurus investasi, Indonesia punya lembaga bernama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM). Sejarah BKPM sebagai pengelola investasi bermula pada 1967, saat itu di bentuk Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing (BPPMA).

BKPM lalu di dirikan pada tahun 1973, menggantikan fungsi yang di jalankan oleh Panitia Teknis Penanaman Modal yang di bentuk sebelumnya pada tahun 1968.

3. Kementerian Pendidikan yang beberapa kali berubah nama

Sementara Kementerian Pendidikan telah beberapa kali berubah nama. Di mulai pada tahun 1945, kala itu bernama Departemen Pengajaran. Tiga tahun berselang berubah nama menjadi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada tahun 1955-1956, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berubah nama menjadi Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan. Departemen Pendidikan Nasional menjadi nama resmi yang di gunakan untuk mengatur pendidikan di Indonesia untuk periode 1999–2009.

Lalu pada masa jabatan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono berubah nama menjadi Kementerian Pendidikan Nasional pada 2009–2011. Terakhir, nama yang di gunakan adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak 2011 sampai sekarang.

Comments are closed.